Kamis 21 November 2019 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Surakarta menggelar workshop Penyusunan Pedoman Pengembangan Jejaring Kerja Sama yang dikaji dari perspektif implementasi instrument akreditasi Program Studi (APS) 4.0. Acara ini diselenggarakan untuk penguatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan persiapan program studi dalam menghadapi  SPME, terlebih IAIN Surakarta baru saja melakukan perbaharuan kepimpinan  Kegiatan ini dengan demikian dipandang perlu agar setiap pemangku kebijakan terutama di level unit pengelola program studi (UPPS) yaitu Dekanat dan program studi  dapat memahami instrumen APS 4.0 yang baru diterapkan oleh BAN PT.

Kegiatan dilaksanakan di ruang pertemuan rektorat lantai tiga, diikuti oleh para pimpinan insitut, dekanat, lembaga, UPT, program studi, auditor dan kepala laboratorium fakultas.  Acara dibuka oleh Rektor IAIN Surakarta Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. Dalam arahannya, rektor  menyampaikan penting dan strategisnya memahami instrumen baru APS 4.0 dan mekanisme implementasinya dalam  SPMI, termasuk persiapan dan penyusunan borang akreditasinya. SPMI dan SPME pada hakikatnya bertumpu pada peningkatan kualitas mutu kampus IAIN Surakarta dalam menjamin out comes lulusan yang berdaya saing tinggi, sehingga mendapat rekognisi dari calon dan pengguna alumni.

Dalam intrumen baru ini posisi kerja sama kemintraan sangat menonjol, karena itu diperlukan perluasan kerja sama dengan berbagai instansi yang beragam. Kerja sama-kerja sama yang telah  kita lakukan, perlu diperluas dan diikuti dengan program-program yang mendukung terhadap capaian pada berbagai kriteria pada instrument APS 4.0. Rektor berpesan agar jajaran Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Surakarta dapat selalu saling berkomunikasi dengan semua lini di kampus ini termasuk dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai unit penjaminan mutu pada bidang non akademik.

Pada kegiatan ini hadir narasumber Dr. H Ahmad Yani Anshori, M. Ag  yang menekankan penting dan strategisnya  kolaborasi antar  pimpinan di level dekanat dan program studi dalam penyiapan keseluruhan proses akreditasi. Pertama-tama dipaparkan karakteristik akreditasi dengan instrumen baru yang menekankan pada aspek Laporan Evaluasi Diri (LED) baru Laporan Kinerja Program Studi (LKPS).  Ditegaskan bahwa,  terdapat perbedaanan yang tegas antara  instrument akreditasi 7 standar dan 9 kriteria. Penilaian dalam instrumen 9 kriteria lebih menitikberatkan pada aspek outcome. Misalnya pada poin pengabdian kepada masyarakat, pada instrument sebelumnya penilai cukup dibuktikan dengan dokumen dan penugasan. Tetapi pada instrument APS 4.0 atau sembilan kriteria harus juga dilampirkan laporan dampak dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan butki impact dari masyarakat yang dilaksanakan pengabdian.

Beliau juga menyampaikan bahwa pada penilaian ini, peran fakultas sangat penting. Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) berperan sebagai pengusul permohonan akreditasi. Peran ini bertolak belakang dengan standar akreditasi sebelumnya yang menempatkan institut sebagai pengusulnya. Kemudian kualitas analisis penetapan prodi yang dilakukan fakultas pun juga menjadi kekuatan penting dalam penilaian instrumen sembilan kriteria. Oleh karena itu, sinergi antara fakultas dan prodi menjadi sangat penting karena penyusunan borang harus dikerjakan bersama-sama antara fakultas dan prodi.

Pada proses penyusunan borang, ditekankan pula dokumen pelaksanaan kegiatan atau program-pogram harus dijelaskan lebih detil. Misal di bagian mekanisme kerja penyusunan, dideskripsikan tentang mekanisme dan verifikasi pengumpulan data, indentifikasi akar masalah dan penetapan strategi pengembangan prodi dengan disertai jadwal kerja tim yang jelas. Bahkan dalam tim penyusun, harus dilampirkan adanya keterlibatan stakeholder internal maupun eksternal serta bukti kesertaannya mereka dalam bentuk-bentuk yang lebih nyata. Intinya bahwa dalam borang akreditasi ini harus digambarkan proses-prosesnya  sedetil dan senyata mungkin.*